undang undang tentang kepegawaian. Si Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara Jakarta, 2014 File: UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN-Kejaksaan-05-03-2014 f PENGERTIAN 1. undang undang tentang kepegawaian

Pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-7 Miftah Thoha. PERMENPAN RB NO 35 TH 2019 - JABATAN. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. BKN, Jakarta, hlm. I. 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Pada pasal 1 angka 22 UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana. kepegawaian demi kepentingan bangsa dan negara. penyusunan Perkom ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil. Bahasa Indonesia. 2 Tahun 2002 tentang Polri, diatur pula tugas dan kewenangan PNS di lingkungan korps Bhayangkara. Peraturan tentang pensiun di batasan usia 55 tahun sudah tercantum pada Undang-Undang Dana Pensiun No 11 Tahun 1992 dan turunannya di Permenaker No 2 Tahun 1992 tentang Usia Pensiun dan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu. Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. SETNEG. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. 1961 No. Bentuk. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 istilah tenaga honorer dihapus. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaUU No. 66;. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara T. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. JAKARTA – Setidaknya terdapat tujuh substansi penting dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN), yang membedakan dengan Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 juncto Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Jenis. Berita. Keputusan Presiden (Keppres) Keppres Nomor 68 Tahun 1995 Tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah. BOX 164 Jember Jawa Timur 68101 Indonesia. Blog Kepegawaian. PERPANJANGAN WAKTU PENGISIAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP (DRH) PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI (KELULUSAN) PASCA SANGGAH NILAI. LANDASAN HUKUMUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah. 5. BAB I KETENTUAN UMUM. Sejak diundangkannya Undang-Undang (UU) No. Informasi tentang kepegawaian yang dibuat oleh Badan Kepegawaian. Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961. Perubahan Ketentuan Disiplin PNS dalam PP 94/2021 ini menjadi salah satu unsur manajemen kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun. 8 of 1974 on the Fundamentals of Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan PP tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti; e. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -pokok Kepegawaian; Mengingat: 1. hukum kepegawaian terbagi dalam dua yaitu pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 5 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2014 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 15 September 2014. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945; 2. Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi II DPR bersama dengan pemerintah telah sepakat Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. Undang-Undang Dasar Negara Republik. 5. 263, TLN NO. tugas, ataupun bukti kepegawaian lainnya baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi; h. 18, LN. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiatentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Menimbang: bahwa perlu diadakan Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai kepegawaian yang menjamin kedudukan hukum pegawai negeri dan yang dapat dijadikan dasar yang kuat untuk penyusunan aparatur negara yang berdaya guna sebagai alat Revolusi Nasional berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam. Menurut Undang-Undang No. Nomor 18 Tahun 2006 (144) Tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pengawai Negeri Sipil. (2019) Hubungan Antara Sense Of Belonging den-BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: Pos-el: [email protected]. Tulisan ini ditujukan untuk menjelaskan tentang upaya reformasi manajemen kepegawaian dari perspektif kelembagaan. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ( Perka BKN ) No 10 Tahun 2001 (250) Tentang Pegawai negeri sipil yang menjadi Calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan, pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya. Undang-undang yang pertama kali mengatur mengenai kepegawaian adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian. 11. Jadi Pejabat Negara. Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat fif Syarifudin Yahya ) 5 dimasukkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga). bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40 tahun 2012 tentang Jabatan. Mengingat : 1. 96 tahun. 19 12 Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 94; Peraturan Pemerintah Manajemen PPPK Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3). Nomor 22. Memahami peraturan tentang Kenaikan pangkat 2 Peraturan Kepala BKN Nomor 25 Tahun 2013 tentang kenaikan pangkat reguler 3. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur mengenai masalah administrasi kepegawaian tetapi lebih kepada manajemen kepegawaian mulai dari proses rekruitmen, pendidikan dan pelatihan aparatur serta pembinaan dan pengembangan karir yang jelas. 6477, JDIH. Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. menegaskan bahwa semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Lain di Lingkungan Instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis,. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan d. E. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi. Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa mengatakan, Perkom ini memperbarui peraturan-peraturan KPK sebelumnya yang sudah tidak relevan. Undang-Undang No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Jabatan fungsional adalah jabatan yang memiliki tugas untuk menjalankan. com Undang-Undang. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263); b. 43 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang (UU) No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pejabat Pembina Kepegawaian dengan catatan masa perjanjian kerja paling singkat selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Penggolongan Pegawai Negeri. tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti; e. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; d. 2. ABSTRAK: Dengan adanya peningkatan kinerja pegawai dan organisasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dicapai Badan Kepegawaian Negara (BKN), perlu mengganti Perpres Nomor 123 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan. Pegawai Negeri Sipil 2. PER/36/M. Jenis. Aturan mengenai kepegawaian pertama kali diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 1952. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Nomor 22. Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang dibuat rangkap 3 (tiga) sesuai dengan contoh Anak Lampiran I. Oleh karena itu sudah sepantasnya gaji pegawai honorer tidak lebih rendah dari upah minimum. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang1 DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ( 2020). 1. 8 of 1974 on the. 49. TENTANG. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. 14 Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dinyatakan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari: 1. PERATURAN BKN NO 4 TAHUN 2020. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,. Biro Kepegawaian adalah Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen. Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik,. Adapun. UU ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal, penjelasan, dan lampiran dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (VII-Habis) VIII. CUTI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARAA. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Uu 8-1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan perundang-undangan Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang dimaksud Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan, atau diserahi tugas negara lainnya, dan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Aparatur Sipil. Maka, ditetapkan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Undang-undang (UU) NO. 5 TAHUN 2014. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. PP No. 2. 2312, LL SETNEG : 9 HLM. Dalam Undang-Undang tersebut, pada pasal 34,. 11 tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai, dan Undang-undang No. PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Untuk kewajiban profesi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undangan Nomor 5 Tahun 2014 dalam kaitannya sebagai kepegawaian adalah sebagai berikut : Selalu setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan. Event. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan. Undang-undang (UU) NO. com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Peraturan Komisi Nomor 1 tahun 2022 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diundangkan sejak 27 Januari 2022. Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila,. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Soedarisman Poerwokoesoemo, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam. Referensi 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-. Undang-Undang No 5 Tahun 1986. Kewajiban pegawai negeri, adalah Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan. PP No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. pembentukan Badan Kepegawaian Daerah dalam Keputusan Presiden; Mengingat : 1. 3 Ida Ayu Sri Dewi, 2005, Bahan Pelatihan Sengketa Kepegawaian. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA. “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” tegas Pasal 141 UU. TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentangPortal Administrasi Kepegawaian Politeknik Negeri Jember. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:a. Referensi: Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, diakses pada 24 Januari 2018 pukul. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Kepegawaian (selanjutnya disebut UU Kepegawaian), dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalan, yaitu melalui Peradilan Tata Usaha Negara (tempatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara disingkat PTUN) untuk sengketa kepegawaian yang tidak berhubungan dengan Disiplin Pegawai, serta melalui Badan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Umumnya disebut Surat Keterangan (SK), surat pengangkatan karyawan tetap adalah sebuah keterangan pengangkatan status kepegawaian tetap untuk. Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. ATK Bahan 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Kepegawaian dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Glosarium. Undang-undang (UU) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian . memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan. Peraturan Pemerintah No 63 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disahkan oleh Presiden Dr. Ada 3 jenis pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) sebagai berikut: 1. Baca Juga: Begini Cara Menghitung Gaji Bersih Karyawan Nominal dan komponen penggajian. Anggota Tentara Nasional Indonesia 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 2 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 istilah tenaga honorer dihapus. Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat. Kontak Kami. Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Hak PNS diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa, PNS berhak memperoleh: a. Pertimbangan PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Aturan mengenai kepegawaian pertama kali diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 1952. 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor. Mayjen Sutoyo No. PAN/11/2006 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. A. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263); b. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI.